Mengenal Nadiem A. Makarim Dengan Programnya yang Menggelegarkan Pendidikan Indonesia

Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A. (lahir di Singapura, 4 Juli 1984; umur 35 tahun) adalah seorang pengusaha Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo-K.H Mar'uf Amin, yang dilantik pada 23 Oktober 2019. Dia merupakan pendiri Gojek, sebuah perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam dan Thailand.

Nadiem menjalani proses pendidikan dasar hingga SLTA berpindah-pindah dari Jakarta ke Singapura. Sehabis menyelesaikan pendidikan SMA-nya di Singapura, pada tahun 2002 ia mengambil jurusan Hubungan Internasional di Brown University, Amerika Serikat. Nadiem sempat mengikuti pertukaran pelajar di London School of Economics. Setelah memperoleh gelar sarjana pada tahun 2006, tiga tahun kemudian ia mengambil pasca-sarjana dan meraih gelar Master of Business Administration di Harvard Business School.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Melalui kebijakan yang disebutnya dengan "Merdeka Belajar", Menteri Nadiem akan menyederhanakan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Beberapa komponen pun akan dipangkas. Guru akan memiliki kebebasan dalam memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Tiga komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian.

Ubah Sistem Zonasi PPDB

Nadiem juga mengubah sistem zonasi yang selama ini kerap menimbulkan masalah. Walaupun diubah, Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang lebih fleksibel. Nantinya komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa menimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Sedangkan jalur prestasi atau sisanya sebesar 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. Untuk merealisasikan sistem zonasi tersebut, Nadiem menyatakan akan menyerahkan kepada kebijakan peraturan di daerah. Kemendikbud hanya menyiapkan kisi-kisinya.

Ubah Konsep Ujian Sekolah

Nadiem juga ingin merubah konsep pilihan ganda di Ujian Sekolah. Hal tersebut sebagaimana diberitakan Kompas.com (24/12/2019). Nadiem mengatakan, dengan mempertahankan sistem Ujian Sekolah dengan pilihan ganda, nantinya akan menutup pengembangan diri siswa. Namun, sekolah lah yang berinovasi untuk mengubah konsep Ujian Sekolah di program Merdeka Belajar. Ia mempersilakan bagi sekolah yang telah siap, untuk melakukan konsep penilaian Ujian Sekolah baru.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa masing-masing sekolah yang menentukan kesiapan untuk merubah konsep penilaian berbasis pilihan ganda. Selain itu, perubahan ini menurutnya risikonya sangatlah rendah. Dengan demikian, guru-guru dapat melakukan introspeksi diri.

Tunjangan Khusus Guru Terdampak Bencana

Ini Kabar Gembira untuk Guru dari Nadiem Makarim, Selain Tunjangan Profesi Kini Ada Tambahan Tunjangan Lain, Ketum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Ramli Rahim merespon positif.

Menteri Nadiem Makarim akan memberi tambahan tunjangan lagi berupa tunjangan khusus kepada para guru yang terdampak banjir. Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim merespon positif pemberian tunjangan khusus guru ini dan berharap realisasi secepatnya. IGI mendukung sepenuhnya kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim yang akan memberikan tunjangan khusus kepada guru-guru yang terdampak bencana terutama bencana banjir. Hal tersebut pernah dilakukan kemendikbud saat Bencana Palu-Donggala.

"Namun IGI menitip pesan agar kemendikbud memberikan tunjangan secara merata kepada seluruh guru terdampak bencana di seluruh Indonesia karena Indonesia bukan hanya Jakarta atau hanya Jabodetabek saja," kata Ramli Rahim via keterangan tertulis Minggu (5/1/2020)

IGI juga menitipkan agar selain guru berdampak bencana, pemerintah juga lebih serius mendorong pemerintah daerah agar memperhatikan guru honorer yang sudah lama menderita karena bencana pendapatan rendah.

Ganti UN Mulai 2021

Melansir Kompas.com, Mendikbud Nadiem Makarim akan mengganti ujian nasional atau UN dengan asesmen kompetensi dan survei karakter. Penghapusan UN efektif berlaku 2021 mendatang. Namun sejumlah hal baru dalam sistem UN 2020 mulai diterapkan. Hal itu diungkapkan Nadiem dalam rapat bersama Komisi X DPR di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019). Kedua penilaian tersebut imbuhnya, sebagai penyederhanaan dari UN. Dengan demikian, format UN per mata pelajaran mengikuti kelengkapan silabus daripada kurikulum yang akan dihapus. Lebih lanjut, Nadiem juga menjelaskan terdapat tiga alasan mengapa UN diganti dengan kedua penilaian tersebut. Di antaranya adalah UN dinilai terlalu fokus pada kemampuan menghafal dan membebani siswa, orang tua dan juga guru. Lalu, UN juga dinilai tidak menyentuh kemampuan pengembangan kognitif dan karakter siswa.